Analisis Tajuk Rencana Pers Papan Atas dan Menengah
Teks 1
Menjaga
Eksistensi Nelayan Tradisional
Ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti menenggelamkan kapal-kapal asing perompak ikan mendapat apresiasi
luas. Kebijakan itu strategis sebagai upaya mengamankan potensi laut kita dari
serbuan nelayan asing. Kedaulatan kelautan perlu dilindungi dan dijaga dari
jarahan orang luar. Hasil tangkapan nelayan kini semakin tidak menguntungkan.
Padahal Menteri Susi menyebut Indonesia memiliki
pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Apa hendak dikata, meski
memiliki pantai terpanjang, jumlah ekspor hasil laut berada di peringkat ketiga
di Asia Tenggara. Jumlah nelayan juga mengalami penurunan. Menteri Susi dalam
silaturahmi akademik ke Undip menyebut jumlah nelayan tradisional tinggal 800
ribu orang atau menyusut 50 persen dalam waktu sepuluh tahun hingga 2013.
Bahkan 115 eksportir hasil laut dalam satu dekade bangkrut. Kondisi ini menjadi
tengara semakin banyak nelayan yang pindah pekerjaan.
Kian menipisnya hasil tangkapan ini membuat
nelayan semakin jauh berlayar ke tengah lautan. Bahkan menimbulkan peluang
menggunakan alat yang melanggar hukum seperti pukat harimau dan bom ikan. Cara
menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan eksploitatif itu membuat
populasi ikan semakin sedikit pada masa mendatang. Ikan-ikan belum dewasa turut
terjaring dan mati, sehingga tangkapan nelayan di tepian maupun tengah laut
menjadi tidak berkesinambungan.
Ditambah lagi adanya nelayan asing dengan alat
lebih modern dan bobot kapal berlebih leluasa menguras hasil laut. Karena itu,
kebijakan menenggelamkan kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia menjadi
fenomenal. Menteri Susi mendapat dukungan luas, meski tak sedikit dikritik
terutama dari pihak dirugikan atas kebijakan tersebut. Walaupun banyak negara
tetangga marah, Susi tak gentar karena memiliki daftar data dan fakta kapal
tersebut masuk wilayah Indonesia. Tidak ada kompromi bagi pelaku penangkapan
ikan secara ilegal.
Praktik tersebut hanya akan menguras kekayaan
laut secara membabi buta. Kapal-kapal asing berbendera Thailand, Filipina,
Malaysia, Tiongkok, dan Australia yang tidak bisa diajak negosiasi ditindak
tegas. Tak hanya bagi kapal asing, nelayan Indonesia yang melanggar peraturan
turut diproses hukum. Meski diprotes sejumlah nelayan, Susi jalan terus karena
mendapat informasi adanya pelanggaran. Kita tentu mendukung upaya untuk menjaga
kelestarian habitat dan populasi laut dari perilaku yang tidak benar. Termasuk
larangan pemerintah bagi penangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah
lingkungan.
Di sisi lain tak ada salahnya pemerintah
mendengar aspirasi masyarakat nelayan, bahwa kebijakan itu tidaklah
menguntungkan bagi semua pihak. Kebijakan tersebut mestinya disosialisasikan
dulu disertai solusi agar nelayan tetap terjaga eksistensinya.
Tajuk Rencana Menengah “Suara Merdeka”
Rangkuman :
Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti tegas menenggelamkan kapal-kapal asing perompak ikan. Hal ini
disebabkan banyaknya kapal asing dengan alat lebih modern dan bobot kapal
berlebih leluasa menguras hasil laut. Nelayan pribumi terpaksa harus menuju
tengah laut dan tak jarang memakai alat yang melanggar hukum seperti pukat
harimau dan bom ikan. Populasi ikan pun kian menipis tiap harinya. Jumlah
nelayan juga mengalami penurunan. Kebijakan Susi, tak hanya untuk kapal asing.
Kapal dalam negeri yang melanggar juga akan mendapat sanksi tegas.
Keberpihakan :
Dalam tajuk, penerbit menunjukkan keberpihakannya
kepada pemerintah. Dibuktikan dengan kalimat :
·
Ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal-kapal asing perompak ikan mendapat
apresiasi luas.
·
Menteri Susi mendapat dukungan luas,
meski tak sedikit dikritik terutama dari pihak dirugikan atas kebijakan
tersebut.
·
Tak hanya bagi kapal asing, nelayan Indonesia
yang melanggar peraturan turut diproses hukum.
·
Meski diprotes sejumlah nelayan, Susi jalan
terus karena mendapat informasi adanya pelanggaran.
Bahasa yang digunakan :
·
Memilih pendekatan sosiologis daripada
pendekatan
Bukti :
-
Di sisi lain tak ada salahnya pemerintah mendengar
aspirasi masyarakat nelayan, bahwa kebijakan itu tidaklah menguntungkan bagi
semua pihak. Kebijakan tersebut mestinya disosialisasikan dulu disertai solusi
agar nelayan tetap terjaga eksistensinya.
·
Pendekatan kritis yang bersifat tajam dan
“tembak langsung”.
Bukti :
-
Kapal-kapal asing yang tidak bisa diajak negosiasi
ditindak tegas. Tak hanya bagi kapal asing, nelayan Indonesia yang melanggar
peraturan turut diproses hukum. Meski diprotes sejumlah nelayan, Susi jalan
terus karena mendapat informasi adanya pelanggaran. Kita tentu mendukung upaya
untuk menjaga kelestarian habitat dan populasi laut dari perilaku yang tidak
benar. Termasuk larangan pemerintah bagi penangkap ikan menggunakan alat yang
tidak ramah lingkungan.
Teks 2
Respons Segera Kisruh Nelayan
Aksi mogok massal ribuan
nelayan dan pelaku usaha perikanan yang kian membesar harus segera disikapi
dengan bijaksana oleh pemerintah.
Kita tak boleh membiarkan kekisruhan ini
berkembang berlarut-larut dan memunculkan ekses yang tak kita inginkan. Kita
melihat pemerintah terkesan lambat merespons.
Yang memprihatinkan, kemelut kian dipertajam oleh
benturan di tingkat elite, dengan adanya friksi antara Kementerian Koordinator
Kemaritiman yang menghendaki dibuka lebar investasi asing di sektor ini serta
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin perbaikan dan peningkatan kinerja
usaha perikanan di dalam negeri.
Aksi mogok sejumlah asosiasi pelaku usaha
perikanan dan nelayan beberapa waktu terakhir ini sebenarnya buntut dari
kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk membenahi sektor ini. Pemilik kapal
dan nelayan mengeluhkan larangan cantrang dan alat tangkap pukat, sementara
untuk mengganti alat tangkap, mereka terkendala pendanaan dan akses ke kredit
perbankan. Penertiban oleh aparat dikeluhkan cenderung mengkriminalisasi
nelayan cantrang.
Kebijakan alih muatan kapal (transshipment)
juga diprotes pelaku usaha perikanan di Cibitung dan Bali. Kebijakan yang
ditempuh KKP untuk mengatasi persoalan di lapangan juga cenderung reaktif dan
tak menyelesaikan masalah. Belakangan, pabrik pengolahan ikan juga menghentikan
kegiatan operasionalnya sebagai reaksi terhadap kebijakan Perum Perindo
menaikkan tarif sewa lahan 460 persen dan memperpendek jangka waktu sewa dari
20 tahun menjadi 5 tahun, yang dianggap tidak memberi kepastian usaha.
Pemerintah perlu mengurai persoalan yang dihadapi
pelaku usaha perikanan dengan bijaksana. Beberapa kebijakan pemerintah, yang
sebenarnya bertujuan baik untuk menjaga kesinambungan perikanan dan
meningkatkan produktivitas, memunculkan keresahan karena kurangnya sosialisasi
dan kurang mempertimbangkan kesiapan mereka yang menjadi target dari kebijakan.
Akibatnya, bukan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha
perikanan, melainkan justru mengancam.
KKP berjanji membantu memfasilitasi pemilik kapal
memperoleh kredit penggantian alat tangkap, tetapi dalam praktiknya mereka
masih sulit mengakses fasilitas ini. Kita juga tidak bisa mencegah nelayan
menjual ikan hasil tangkapan ke kapal asing jika industri pengolahan belum
berkembang dan tak ada yang menampung ikan tangkapan mereka di dalam negeri
pada harga kompetitif. KKP perlu turun tangan ke lapangan mengatasi kendala
yang ada.
Arogansi dalam pendekatan sebaiknya juga
ditinggalkan. Pemerintah dan Perum Perindo harus tetap membuka ruang dialog dan
mendengarkan kesulitan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha perikanan dalam
menerapkan aturan baru tersebut. Kita tak menginginkan kemelut berlarut-larut
justru berakibat kita kehilangan fokus dalam percepatan pembangunan industri
perikanan di dalam negeri. Kesejahteraan dan kelangsungan hidup pelaku
industri, khususnya nelayan, harus menjadi perhatian utama.
Tajuk Rencana Pers Papan Atas “Kompas”
Rangkuman :
Aksi mogok nelayan dan pelaku usaha perikanan
harus segera disikapi oleh pemerintah. Mereka memprotes adanya kebijakan
tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan pukat. Sementara untuk
mengganti alat tangkap, mereka terkendala pendanaan dan akses ke kredit
perbankan. Belum lagi benturan di tingkat elite, dengan adanya friksi antara
Kementerian Koordinator Kemaritiman yang menghendaki dibuka lebar investasi
asing di sektor ini. seakan berlawanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
ingin perbaikan dan peningkatan kinerja usaha perikanan di dalam negeri. Kita
tak menginginkan kemelut berlarut-larut justru berakibat kita kehilangan fokus
dalam percepatan pembangunan industri perikanan di dalam negeri. Kesejahteraan
dan kelangsungan hidup pelaku industri, khususnya nelayan, harus menjadi
perhatian utama.
Keberpihakan :
Dalam tajuk, penerbit menunjukkan keberpihakannya
kepada nelayan. Dibuktikan dengan kalimat :
·
Aksi mogok massal ribuan nelayan dan
pelaku usaha perikanan yang kian membesar harus segera disikapi dengan
bijaksana oleh pemerintah.
·
Kita melihat pemerintah terkesan lambat
merespons.
·
Aksi mogok sejumlah asosiasi pelaku
usaha perikanan dan nelayan beberapa waktu terakhir ini sebenarnya
buntut dari kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk membenahi sektor ini.
·
Pemilik kapal dan nelayan mengeluhkan
larangan cantrang dan alat tangkap pukat, sementara untuk mengganti alat
tangkap, mereka terkendala pendanaan dan akses ke kredit perbankan.
·
Kebijakan yang ditempuh KKP untuk
mengatasi persoalan di lapangan juga cenderung reaktif dan tak menyelesaikan
masalah.
·
Pemerintah perlu mengurai persoalan yang
dihadapi pelaku usaha perikanan dengan bijaksana.
·
Beberapa kebijakan pemerintah yang betujuan
baik, kurang disosialisasikan dengan nelayan dan berakibat pada terancamnya
posisi nelayan.
·
Kesejahteraan dan kelangsungan hidup pelaku
indutri, khususnya nelayan, harus menjadi perhatian utama.
Bahasa yang digunakan :
·
Normatif
Bukti :
-
Pemerintah perlu mengurai persoalan yang dihadapi
pelaku usaha perikanan dengan bijaksana. Beberapa kebijakan pemerintah, yang
sebenarnya bertujuan baik untuk menjaga kesinambungan perikanan dan
meningkatkan produktivitas, memunculkan keresahan karena kurangnya sosialisasi
dan kurang mempertimbangkan kesiapan mereka yang menjadi target dari kebijakan.
Akibatnya, bukan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha
perikanan, melainkan justru mengancam.
·
Hati-hati
Bukti :
-
Arogansi dalam pendekatan sebaiknya juga ditinggalkan. Pemerintah
dan Perum Perindo harus tetap membuka ruang dialog dan mendengarkan kesulitan dan
kendala yang dihadapi pelaku usaha perikanan dalam menerapkan aturan baru
tersebut. Kita tak menginginkan kemelut berlarut-larut justru berakibat
kita kehilangan fokus dalam percepatan pembangunan industri perikanan di dalam
negeri. Kesejahteraan dan kelangsungan hidup pelaku industri, khususnya
nelayan, harus menjadi perhatian utama.
Komentar
Posting Komentar